Bagja juga mengkhawatirkan potensi terjadinya politisasi program kerja di daerah, yang bisa dilakukan oleh petahana maupun elit birokrat daerah. "Masih ditemukan potensi politisasi program kerja, termasuk didalamnya politisasi bantuan sosial atau bansos," tambahnya.
Imbauan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya ketidakadilan dan menjaga netralitas birokrasi dalam proses pemilihan kepala daerah, sehingga pilkada dapat berlangsung secara adil dan demokratis.*
