BATANG HARI, MATAJAMBI.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Jambi Distribusindo Raya (JDR) yang berlokasi di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Selasa 09 Juni 2026.
Sidak tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran hak pekerja yang sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Batang Hari.
Kegiatan verifikasi lapangan itu dipimpin sejumlah anggota DPRD lintas komisi dan turut didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi, Sukiman, Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Polres Batang Hari, perwakilan masyarakat, aliansi mahasiswa, serta pihak perusahaan.
Dalam sidak tersebut, DPRD melakukan pengecekan langsung terhadap berbagai laporan yang berkembang di tengah masyarakat. Selain memeriksa dokumen dari pihak pelapor dan perusahaan, rombongan juga meninjau kondisi lingkungan sekitar lokasi usaha untuk memastikan fakta-fakta yang menjadi polemik selama ini.
Anggota Komisi II DPRD Batang Hari, Muhammad Amin Hudari, mengatakan sidak dilakukan guna memperoleh data dan fakta yang objektif sebelum DPRD mengambil kesimpulan dalam pembahasan lanjutan.
Menurutnya, seluruh dokumen dan keterangan yang diperoleh dari kedua belah pihak akan menjadi bahan evaluasi dalam rapat berikutnya.
“Kami ingin memastikan setiap laporan yang masuk diuji berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Semua dokumen yang kami terima akan dipelajari lebih lanjut,” ujarnya.
Selain menelusuri dugaan pelanggaran hak pekerja, DPRD juga melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran limbah di sekitar lokasi perusahaan.
Namun berdasarkan hasil peninjauan awal di lapangan, tim belum menemukan indikasi limbah berbahaya sebagaimana yang sebelumnya dikhawatirkan warga.
Meski demikian, DPRD menegaskan seluruh temuan lapangan tetap akan dikaji secara menyeluruh sebelum menghasilkan rekomendasi resmi.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam sidak tersebut adalah dugaan pemotongan gaji pekerja tanpa penjelasan yang jelas. Persoalan itu sebelumnya juga menjadi salah satu pokok pembahasan dalam RDP DPRD Batang Hari.
Perwakilan masyarakat Sungai Buluh, Boy Marsukun, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah dokumen pendukung untuk memperkuat laporan yang telah disampaikan kepada DPRD.