JAKARTA, MATAJAMBI.COM - Dalam sepuluh tahun terakhir, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menerima anggaran sebesar Rp 1.300 triliun dari pemerintah. Anggaran ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia. Endra S Atmawidjaja, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Industri, menyampaikan hal ini kepada wartawan dalam sebuah media gathering di Kantor Kementerian PUPR di Jakarta, pada Jumat 18 Oktober 2024.
Endra menjelaskan bahwa Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, merasa bertanggung jawab untuk melaporkan penggunaan anggaran tersebut kepada publik. Anggaran yang dikumpulkan dari pajak rakyat itu telah digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur penting, dan laporan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya.
Endra juga memaparkan bahwa survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas menunjukkan peningkatan signifikan dalam kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kementerian PUPR. Pada tahun 2014, tingkat kepuasan publik hanya mencapai 49,5 persen, namun pada tahun 2024 ini, kepuasan meningkat hingga 85 persen.
Kementerian PUPR juga mendapat pengakuan atas keterbukaan informasi publik. Sejak 2019 hingga 2023, kementerian ini dinilai sebagai badan publik yang paling transparan dan akuntabel sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Baca Juga : Innalillah Atlet Voli Andina Julia Maharani Meninggal Dunia, Sempat Bela Jakarta BIN di Proliga 2024
Peningkatan kepuasan publik ini mencerminkan keberhasilan Kementerian PUPR dalam menjalankan proyek-proyek infrastruktur yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat.*
