Respons DPRD DKI Jakarta: Seruan untuk Investigasi dan Klarifikasi
Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, turut mengutuk dugaan diskriminasi ini dan menyerukan agar Dinas Kesehatan DKI Jakarta segera melakukan investigasi. Achmad Yani, yang juga merupakan politisi dari Fraksi PKS, menegaskan bahwa hak seseorang untuk menjalankan keyakinannya tidak boleh dihalangi, apalagi dalam lingkungan kerja.
"Tindakan seperti ini, jika terbukti benar, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Kita tidak boleh membiarkan praktik diskriminatif seperti ini berlangsung di era modern ini," ujar Yani. Ia menambahkan bahwa pihak RS Medistra harus segera memberikan penjelasan untuk meredam keresahan publik yang telah meluas akibat isu ini.
Sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat yang merasa dirugikan oleh dugaan kebijakan ini, Yani membuka kanal aspirasi bagi warga Jakarta yang ingin melaporkan tindakan serupa. Ia menegaskan bahwa Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta siap membela hak rakyat dan memastikan tidak ada lagi tindakan diskriminatif yang terjadi.
Tuntutan untuk Revisi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024
Di tengah kontroversi ini, MUI juga mengangkat isu yang lebih luas, yakni perlunya revisi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024. MUI menilai, peraturan ini perlu diperbaiki agar lebih memperhatikan norma agama dan moral, terutama dalam konteks penerapan kebijakan di sektor kesehatan.
Baca Juga : Kronologi Bocah SD Dibully, Dipaksa Makan Roti Isi Tusuk Gigi Plastik
Menurut MUI, aturan yang ada saat ini cenderung kurang sensitif terhadap kebutuhan spiritual dan moral tenaga kerja, yang seharusnya dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah untuk segera melakukan revisi agar tidak terjadi lagi kasus-kasus diskriminasi yang melanggar hak asasi manusia.
