Aji mengungkapkan bahwa salah satu temannya yang bertugas di Kepulauan Buru, Maluku, hanya bisa pulang ke kampung halamannya setelah empat tahun bekerja. Ia sendiri mengalami pengalaman pahit ketika tidak bisa menghadiri pemakaman orang tua istrinya lantaran kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan.
"Sebelum di Madura, saya ditugaskan di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi. Orang tua istri saya meninggal, Pak. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Jadi ini bukan hanya cerita saya, banyak rekan hakim lain yang juga mengalami hal serupa," kata Aji dengan suara bergetar.
Menurutnya, kondisi ekonomi yang tidak mencukupi juga sering kali menjadi pemicu perpecahan dalam rumah tangga hakim. Banyak hakim yang harus berpisah atau bercerai dengan pasangan mereka karena kesulitan ekonomi.
Aji menegaskan bahwa para hakim tidak meminta untuk menjadi kaya raya. Mereka hanya ingin agar kesejahteraan mereka diperhatikan, terutama dengan risiko tinggi yang melekat pada profesi mereka. Hakim tidak hanya bekerja menghadapi hukum, tetapi juga sering kali menerima ancaman terkait keputusan yang mereka buat.
"Saya pernah menangani kasus pembunuhan. Rumah saya bolak-balik diintai, saya harus menginap di kantor karena harus menyusun draf putusan. Istri saya dengan tiga anak kecil di rumah tanpa bantuan asisten rumah tangga karena keterbatasan ekonomi," ungkap Aji.
Ia juga menyampaikan bahwa para hakim telah mengajukan usulan kenaikan gaji sebesar 142%. Angka ini dianggap seimbang dengan risiko pekerjaan mereka, meskipun masih jauh lebih rendah dibandingkan kenaikan gaji di sektor-sektor lain seperti Kementerian Keuangan.
