Beliau juga menyampaikan bahwa para Kepala OPD yang turut menjalankan pemerintahan bersama Pjs. diminta untuk tidak melakukan mutasi atau rotasi antar instansi.
"Kami tidak diberi kewenangan untuk melakukan rotasi atau mutasi. Hal ini juga berlaku di tingkat kabupaten/kota, dan jika dilanggar dapat dikenakan sanksi pidana, bukan hanya sanksi administratif," terang Pjs. Gubernur Sudirman.
"Selain itu, pesan penting lainnya dari Bapak Menteri adalah terkait pengisian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Sesuai edaran Menpan RB, tidak boleh ada pengangkatan P3K yang baru ataupun pergantian," tutup Pjs. Gubernur Sudirman. *
