JAKARTA, MATAJAMBI.COM - Badan Intelijen Negara (BIN) menggelar rapat tertutup pertama dengan Komisi I DPR di bawah Kabinet Merah Putih untuk membahas program kerja 100 hari ke depan. Pertemuan yang dilaksanakan pada Senin 4 November 2024 ini, salah satunya fokus pada pemetaan dan pengawasan daerah yang dianggap rawan konflik menjelang pelaksanaan Pilkada pada 27 November mendatang.
Anggota Komisi I DPR, Yoyok Riyo Sudibyo, mengungkapkan bahwa BIN telah melakukan identifikasi wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami gangguan keamanan selama masa Pilkada. Beberapa daerah yang menjadi perhatian utama termasuk Papua, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Aceh, yang dinilai memiliki kerawanan tinggi berdasarkan kondisi sosial dan rekam jejak konflik masa lalu.
“Tadi sudah disampaikan bahwa BIN tidak menjadi corong untuk pemenangan dari sebuah partai atau perseorangan. Jadi, BIN tetap tunduk dan patuh pada perintah dari Presiden,” ujar Yoyok, menegaskan bahwa peran BIN hanya untuk memastikan keamanan dan stabilitas selama proses Pilkada.
Selama rapat, anggota Komisi I DPR sekaligus Ketua MPR, Ahmad Muzani, juga menyampaikan bahwa BIN telah memetakan tingkat kerawanan daerah secara mendetail. Menurutnya, ada berbagai tingkatan risiko, mulai dari rendah, sedang, hingga tinggi. Masing-masing tingkat kerawanan didasarkan pada evaluasi BIN terhadap potensi konflik yang pernah terjadi dan dinamika sosial di wilayah tersebut.
Baca Juga : Profil Simon Aloysius Mantiri, Lulusan SMA Taruna Sekarang jadi Bos Pertamina Termuda
“Sebagai intelijen negara, BIN akan terus berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya seperti Polri dan TNI untuk memaksimalkan pengamanan Pilkada,” ujar Muzani. Ia menambahkan bahwa informasi intelijen yang diperoleh BIN akan segera dibagikan kepada Polri dan TNI agar langkah-langkah pengamanan bisa dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.
