Dalam pertemuan tersebut, anggota Komisi I DPR mengingatkan kembali bahwa netralitas BIN sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Menjelang Pilkada, ketidaknetralan lembaga intelijen bisa memunculkan kecurigaan terhadap integritas proses pemilu. Oleh karena itu, Komisi I DPR meminta agar BIN tidak terlibat dalam kegiatan politik yang dapat menimbulkan kesan berpihak pada pihak tertentu.
“Kami terus mengawasi agar BIN tidak menjadi alat pemenangan untuk calon atau partai politik mana pun, melainkan fokus pada menjaga keamanan dan stabilitas nasional,” kata Yoyok menekankan.
Rapat ini menjadi langkah awal yang penting dalam menjaga proses Pilkada yang aman dan adil di tengah potensi konflik di berbagai daerah. Masyarakat pun berharap agar BIN, Polri, dan TNI dapat bekerja sama mengawal Pilkada secara netral dan profesional.*
