JAKARTA, MATAJAMBI.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pernyataan terkait perubahan struktur dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana kini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Menurut Sri Mulyani, perubahan ini memberikan fleksibilitas lebih bagi Kemenkeu untuk mendukung kementerian dan lembaga lain dalam hal anggaran.
“Kami sekarang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, namun tetap bekerja mendukung seluruh menteri koordinator dan menteri lainnya. Jadi, Kemenkeu menjadi pendukung untuk semua,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Jumat, 8 November 2024. Hal ini menandai perbedaan dibandingkan masa pemerintahan sebelumnya, di mana Kemenkeu berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Sri Mulyani menyebut bahwa fleksibilitas ini memungkinkan Kemenkeu lebih lincah dalam mendukung berbagai program lintas kementerian. Sebagai contoh, dalam beberapa waktu terakhir, tiga Wakil Menteri Keuangan dikirim untuk bertemu dengan para menteri koordinator dan menteri guna mengidentifikasi program-program prioritas masing-masing kementerian serta menjelaskan postur APBN 2025.
Mengenai perubahan ini, Presiden Prabowo mengesahkannya melalui Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, yang secara resmi menyatakan bahwa Kemenkeu berada langsung di bawah Presiden. Hal ini menjadikan posisi Kemenkeu di Kabinet Merah-Putih berbeda dari sebelumnya, memberikan ruang bagi kementerian ini untuk berfungsi sebagai mitra yang mendukung berbagai inisiatif lintas kementerian tanpa eksklusif berada dalam satu koordinasi kementerian tertentu.
Baca Juga : Polda Jambi Berhasil Tangkap Dua Tersangka Kasus Promosi Judi Online di Instagram, Begini Modus Operandinya!
Sri Mulyani memastikan bahwa meskipun Kemenkeu kini langsung di bawah presiden, kementerian ini tetap berperan aktif dalam berkolaborasi dengan kementerian koordinator.*
