JAKARTA, MATAJAMBI.COM - Rencana pertemuan antara Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, telah menarik perhatian publik. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa saat ini keduanya tengah mencocokkan waktu untuk bertemu. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Politik, Puan Maharani, menyebutkan bahwa partainya tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Puan menjelaskan bahwa kemungkinan PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran akan semakin jelas setelah pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Pertemuan ini dianggap penting karena keduanya memiliki sejarah kerja sama, meskipun mereka sempat berseberangan dalam beberapa pemilihan presiden, termasuk di Pilpres 2024 ketika Prabowo berpasangan dengan Gibran, sementara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD maju sebagai calon dari PDIP.
Pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi, mengatakan pertemuan tersebut memiliki peluang besar untuk terjadi, mengingat sejarah kerja sama Megawati dan Prabowo pada Pilpres 2009. Asrinaldi juga menilai bahwa pertemuan ini dapat menjadi kesempatan bagi PDIP untuk berkontribusi dalam pemerintahan dan demokrasi Indonesia. Namun, ia menekankan bahwa pertemuan ini tidak otomatis membuat PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, mengingat faktor Gibran dan hubungan Megawati dengan partai-partai pendukung Prabowo.
Asrinaldi meyakini bahwa PDIP kemungkinan akan tetap berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang, meskipun dengan peran yang tidak maksimal. Ia juga menyebut bahwa tawaran untuk bergabung kemungkinan akan ada, tetapi PDIP diperkirakan tidak akan mengambilnya.
Baca Juga : Naik Lagi! Harga Sawit di Jambi Sentuh Angka Tertinggi dalam Tahun 2024
Pendapat senada disampaikan oleh Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul. Menurutnya, Megawati memiliki idealisme yang tinggi, dan PDIP memiliki pengalaman panjang sebagai oposisi selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014). Namun, Adib juga menambahkan bahwa Prabowo mungkin masih menginginkan PDIP bergabung dalam pemerintahannya, agar oposisi hanya ada di DPR RI.
