JAKARTA, MATAJAMBI.COM – Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno menegaskan dukungannya terhadap upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Komitmen tersebut ia sampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu 14 Mei 2025.
Rakor yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 16.00 WIB ini mengusung tema “Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah dalam Rangka Pemberantasan Korupsi”.
Acara tersebut melibatkan wilayah koordinasi Wilayah I KPK, yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu.
Baca Juga: Zulva Fadhil Kukuhkan Pengurus TP-PKK dan Posyandu Batanghari 2025-2030, Tegaskan Komitmen Kesehatan Keluarga dan Sinergi Program DaerahDalam kesempatan tersebut, Bupati yang akrab disapa BBS menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui strategi pencegahan korupsi yang terukur, salah satunya lewat penguatan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
“Kami terus mengupayakan peningkatan capaian MCP sebagai indikator keberhasilan dalam upaya pencegahan korupsi. Ini merupakan wujud komitmen kami dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani,” tegas Bupati BBS.
Rakor juga menjadi wadah pembahasan sejumlah langkah strategis, termasuk peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), keterbukaan dalam pengadaan barang dan jasa, serta percepatan digitalisasi layanan publik.
Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang menjadi agenda prioritas nasional untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel, bersih, dan berintegritas.
Baca Juga: AMEIZING DEAL! 2 Unit Terakhir Ruko Premium di Jambi Business Center, Cuma Rp1,99 M Selama Mei!
Sebagai bentuk nyata komitmen bersama, seluruh kepala daerah dan Ketua DPRD kabupaten/kota yang hadir melakukan penandatanganan kesepakatan tentang pencegahan korupsi serta penetapan target capaian MCP untuk tahun 2025.
“Penandatanganan ini bukan sekadar seremonial, melainkan simbol dari kolaborasi yang erat antara KPK dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang terbebas dari praktik korupsi,” kata BBS.
Menindaklanjuti hasil Rakor, Bupati Muaro Jambi memastikan akan memperkuat sistem pengawasan internal secara menyeluruh di lingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
“Kami akan melaksanakan pengawasan yang lebih ketat dan sistematis di seluruh sektor pemerintahan. Ini sebagai langkah konkret menindaklanjuti arah dan hasil dari Rakor bersama KPK,” ungkap Bupati BBS.
Baca Juga: Bukan Settingan! Maia, Anang, dan Judika Akhirnya Jawab Isu Pemenang Indonesian Idol Diatur!
Menurutnya, kemajuan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh integritas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu, kerja sama yang solid dengan KPK menjadi kunci untuk memastikan pelayanan publik yang profesional, bersih, dan dipercaya masyarakat.