Sejumlah aktivis pendidikan bahkan turut angkat bicara. Mereka mendesak pemerintah provinsi agar mengevaluasi kembali aturan tersebut dan mempertimbangkan solusi transportasi ramah lingkungan seperti bus sekolah gratis atau sepeda bantuan dari pemerintah daerah.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Jawa Barat mengonfirmasi bahwa aturan berjalan kaki ini masih dalam tahap uji coba di beberapa wilayah dengan infrastruktur yang dinilai layak.
Mereka menyebut evaluasi akan dilakukan berdasarkan efektivitas, dampak kesehatan, serta respons dari siswa dan orang tua.
Baca Juga: MTQ Batanghari 2025 Ditutup, Pj Sekda Mula P. Rambe Sampaikan Pesan Penting Ini untuk UmatKebijakan ini sekaligus membuka diskusi nasional tentang pentingnya transportasi aman dan layak bagi pelajar, terutama di wilayah pinggiran. Mampukah langkah ini mencetak generasi tangguh, atau justru memicu ketimpangan akses pendidikan?
Jika kamu ingin saya buatkan judul clickbait SEO-friendly untuk artikel ini, saya siap bantu. Mau?