“Saya memahami bahwa Pak Lucky punya hak untuk bepergian. Tapi, semua ada mekanisme dan aturan yang tidak bisa diabaikan,” tegasnya.
Kasus ini menjadi sorotan karena tidak hanya menyangkut ketidakpatuhan administrasi, tetapi juga menyentuh sensitivitas publik terkait tanggung jawab pemimpin saat hari besar keagamaan.
Banyak netizen menilai bahwa kehadiran seorang kepala daerah pada saat Lebaran sangat penting sebagai bentuk empati dan kedekatan dengan warga.
Sementara itu, belum ada keterangan resmi dari Kemendagri mengenai tindak lanjut terhadap pelanggaran prosedur ini. Namun publik terus menanti apakah sanksi administratif akan benar-benar dijatuhkan.
Fenomena ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh pejabat publik agar senantiasa menjaga transparansi, mengikuti prosedur hukum, dan tetap mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan—bahkan yang bersifat pribadi sekalipun.