JAKARTA, MATAJAMBI.COM – Skandal dugaan korupsi terkait pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) semakin menarik perhatian publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mengungkap bahwa potensi kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp222 miliar.
Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung KPK pada Kamis, 13 Maret 2025, Plh Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo Wibowo, menyatakan bahwa dana sebesar Rp222 miliar tersebut diduga digunakan sebagai anggaran non-bujeter Bank BJB.
Menurut Budi, skema korupsi ini melibatkan persetujuan awal dari YR selaku Direktur Utama Bank BJB yang bekerja sama dengan WH untuk menggandeng enam agensi periklanan. Tujuannya adalah menyiapkan dana tambahan yang kemudian dialokasikan untuk kebutuhan non-bujeter.
“Pada awalnya, anggaran pengadaan iklan ini ditetapkan sebesar Rp409 miliar. Namun, setelah dipotong pajak dan berbagai manipulasi lainnya, hanya sekitar Rp100 miliar yang benar-benar digunakan untuk pemasangan iklan sesuai dengan kontrak,” ungkap Budi.
Baca Juga: Ahok Dicecar 14 Pertanyaan di Kejagung, Ada Skandal Besar di Balik Kasus Korupsi Ini?
Budi juga menjelaskan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pembayaran yang dilakukan Bank BJB kepada agensi periklanan dengan jumlah dana yang benar-benar disalurkan kepada media yang menayangkan iklan tersebut.
Dalam penyelidikan lebih lanjut, KPK menemukan bahwa dana hasil korupsi ini tidak hanya disimpan, tetapi juga telah ditransfer dan digunakan oleh sejumlah pihak. Bahkan, sebagian dana tersebut diketahui dibelanjakan atas nama orang lain menggunakan skema nominee.
“Dari hasil penggeledahan, kami menemukan bukti adanya dana yang telah dipindahkan ke berbagai rekening, dibelanjakan, serta dialihkan ke pihak ketiga dengan menggunakan identitas lain. Ini akan menjadi fokus pendalaman lebih lanjut dalam proses penyidikan,” tegas Budi.
Kasus ini tentu menimbulkan dampak besar terhadap citra dan kepercayaan publik terhadap Bank BJB. Sebagai bank daerah yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Jawa Barat dan Banten, dugaan korupsi ini berpotensi mengganggu operasional dan kebijakan perbankan di masa mendatang.
Baca Juga: Ahok Ungkap Fakta Mengejutkan Usai Diperiksa Kejagung: 'Saya Hanya Tahu Se-Kaki, Mereka Sudah Se-Kepala!'
Pakar ekonomi dan tata kelola perusahaan, Dr. Andika Prasetyo, menilai bahwa skandal ini bisa merusak reputasi Bank BJB di sektor perbankan nasional.
“Transparansi dan tata kelola yang buruk dapat berdampak pada kepercayaan nasabah dan investor. Jika kasus ini tidak segera dituntaskan, bukan tidak mungkin akan ada dampak terhadap stabilitas keuangan bank itu sendiri,” ujarnya.
KPK memastikan akan terus menelusuri aliran dana dalam kasus ini serta mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat. Sejumlah dokumen dan data tambahan dari Bank BJB telah diamankan untuk memperkuat bukti dalam proses hukum.
Masyarakat pun diimbau untuk terus mengikuti perkembangan kasus ini guna memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan dan adil. Pemerintah dan regulator perbankan diharapkan dapat mengambil langkah preventif agar skandal serupa tidak terjadi di masa depan.