Selain itu, Wabup juga menegaskan bahwa pihaknya akan menerapkan kebijakan yang lebih ketat dalam pengelolaan anggaran, meningkatkan kapasitas aparat pengawas internal pemerintah (APIP), serta memperkuat sistem digitalisasi dalam administrasi pemerintahan guna mengurangi potensi kecurangan dan kebocoran anggaran.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemkab Tanjung Jabung Barat berencana mengembangkan program pelatihan antikorupsi bagi pejabat daerah, meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan, serta mempercepat implementasi sistem e-government untuk memastikan transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Dengan adanya IPKD MCP 2025, diharapkan setiap daerah, termasuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, bersih dari praktik korupsi, serta mampu memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.