"Regulasi terbaru ini memberikan kepastian hukum lebih kuat dengan menetapkan prinsip validitas, akurasi, dan legalitas sebagai dasar penerbitan ijazah," ujar Xarisman.
Baca Juga: Pelantikan Deddy Corbuzier di Tengah Penghematan Anggaran, Segini Gajinya Sebagai Pejabat Negara!
Sementara itu, Koordinator Data Pendidikan di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen, L. Manik Mustikohendro, menekankan perlunya pembangunan sistem data induk ijazah sebagai bagian dari digitalisasi pendidikan nasional.
Strategi ini dirancang untuk memastikan semua data ijazah dapat diakses dengan cepat, aman, dan terhindar dari kesalahan administratif.
Kemajuan teknologi juga memungkinkan sistem verifikasi ijazah secara digital. Rencana ini akan memungkinkan perguruan tinggi, perusahaan, atau instansi lain untuk memverifikasi keaslian dokumen kelulusan hanya dengan menggunakan kode unik yang tertera di setiap ijazah digital.
Baca Juga: Santri PKP Al Hidayah Jambi Kunjungi DPRD: Belajar Langsung Soal Legislasi dan Masa Depan Politik!
Meskipun berbentuk digital, pemerintah tetap memberikan opsi pencetakan ijazah bagi sekolah yang telah terakreditasi.
Namun, kebijakan baru mengubah paradigma keamanan dokumen. Jika sebelumnya pengamanan lebih ditekankan pada material kertas, kini aspek keamanan lebih fokus pada validitas data.
"Keamanan dokumen kini berbasis data, bukan hanya pada jenis kertas yang digunakan.
Baca Juga: Piala Asia U-20 2025: Timnas Indonesia U-20 Tantang Iran di Laga Perdana, Malam Ini!
Nantinya, Kementerian akan mengeluarkan panduan teknis terkait spesifikasi pencetakan agar sesuai dengan standar nasional," ujar Xarisman.
Dengan berbagai inisiatif ini, pemerintah berharap sistem penerbitan ijazah di Indonesia semakin efisien, aman, dan sesuai dengan perkembangan zaman.
Langkah digitalisasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing lulusan di era globalisasi, di mana akses terhadap dokumen akademik yang cepat dan terpercaya menjadi kebutuhan utama.