Nazrul Islam Khan, seorang pemimpin senior BNP, menegaskan bahwa kelompok pro-demokrasi akan bersatu untuk menghadapi situasi yang semakin genting ini. "Kami tidak bisa diam ketika negara dalam kondisi genting. Kita harus bersatu untuk melawan segala bentuk kediktatoran," tegasnya.
Baca Juga : KemenPPPA Tindak Lanjuti Kasus Vadel Badjideh dan Janjikan Perlindungan untuk Putri Nikita Mirzani
Sebagai respons terhadap situasi ini, pemerintah sementara yang dibentuk setelah pengunduran diri Sheikh Hasina dijadwalkan mengadakan rapat kabinet darurat untuk membahas masalah ini. Pemerintah sementara dipimpin oleh Muhammad Yunus, yang selama ini dikenal karena upayanya mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia. Yunus sebelumnya menjanjikan transisi damai menuju pemilu, tetapi krisis yang berkembang di sekitar Presiden Shahabuddin menempatkan upaya tersebut dalam bahaya.
“Kami mendorong semua pihak untuk mengikuti proses hukum yang telah berjalan. Semua ini harus diselesaikan melalui dialog dan tindakan konstitusional,” ujar Yunus dalam sebuah pernyataan resmi.
Namun, mahasiswa dan kelompok oposisi tetap menuntut agar Shahabuddin segera mundur. Mereka menganggap presiden sebagai simbol rezim otoriter yang masih berusaha mempertahankan kekuasaan, meskipun Sheikh Hasina telah meninggalkan jabatannya.
Krisis politik ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem pemerintahan Bangladesh, terutama ketika terjadi pergantian kekuasaan. Pergulatan politik antara kelompok pro-demokrasi, pemerintah sementara, dan sisa-sisa rezim sebelumnya semakin menambah ketegangan di negara yang telah lama berjuang untuk mempertahankan stabilitas politik.
Banyak pihak khawatir bahwa jika ketegangan terus berlanjut, kekerasan dapat semakin meluas dan mengganggu upaya Bangladesh untuk membangun kembali setelah bertahun-tahun mengalami gejolak politik.
Dengan tenggat waktu dua hari yang diberikan oleh Gerakan Mahasiswa Anti-Diskriminasi, nasib Presiden Shahabuddin masih belum jelas. Apakah dia akan memilih mundur atau justru bertahan di tengah tekanan yang terus meningkat, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Sementara itu, situasi politik Bangladesh tetap dalam keadaan yang sangat genting.*