JAKARTA, MATAJAMBI.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, mengimbau agar Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, dan Polri yang berencana maju dalam Pilkada Serentak 2024 segera mengundurkan diri dari jabatannya.
Bagja menegaskan, jika mereka tidak mundur, maka keikutsertaan mereka dalam pilkada bisa menimbulkan polemik yang krusial.
"Kami mengendus banyak wacana anggota ASN, TNI, dan Polri didorong maju bertarung di Pilkada 2024. Ini kami ingatkan agar tidak terjadi permasalahan pada saat pencalonan," kata Bagja dalam keterangan persnya, Jumat 2 Agustus 2024.
Bagja juga menyoroti keberadaan ASN dan TNI-Polri aktif yang saat ini ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) kepala daerah. Persoalan ini menjadi salah satu isu krusial dalam pelaksanaan pilkada di 208 kabupaten/kota dan 37 provinsi.
Baca Juga : Penggemar Harus Bersabar, Jadwal Rilis 'The Batman Part II' Ditunda 2026
"Majunya elite birokrasi daerah yang memiliki jabatan strategis bisa memicu terjadinya pelanggaran netralitas ASN. Contohnya seperti mobilisasi ASN menjadi sarana yang efektif untuk mendulang suara," ucapnya.
Bagja juga mengkhawatirkan potensi terjadinya politisasi program kerja di daerah, yang bisa dilakukan oleh petahana maupun elit birokrat daerah. "Masih ditemukan potensi politisasi program kerja, termasuk didalamnya politisasi bantuan sosial atau bansos," tambahnya.
Imbauan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya ketidakadilan dan menjaga netralitas birokrasi dalam proses pemilihan kepala daerah, sehingga pilkada dapat berlangsung secara adil dan demokratis.*