Karena itu, instansi pemerintah dan lembaga publik dituntut untuk lebih responsif, transparan, dan adaptif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Deepfake dan Disinformasi Jadi Ancaman Besar Tahun 2026Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, Ariansyah mengingatkan bahwa tantangan komunikasi publik ke depan akan semakin kompleks.
Ancaman berupa disinformasi, misinformasi, malinformasi, hingga teknologi deepfake diperkirakan menjadi isu dominan di ruang digital sepanjang tahun 2026.
Menurutnya, teknologi AI yang mampu menghasilkan gambar, suara, hingga video menyerupai manusia asli berpotensi dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi palsu yang dapat memicu keresahan publik.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Ariansyah menekankan pentingnya penerapan manajemen media yang terstruktur dan profesional.
“Monitoring isu, pemetaan masalah, membangun relasi media, meningkatkan engagement publik, serta evaluasi berkala harus menjadi bagian dari strategi komunikasi modern,” jelasnya.
Dalam sesi pemaparan, Ariansyah juga menyoroti pentingnya kesiapan setiap institusi dalam menghadapi krisis komunikasi di era digital.Menurutnya, setiap organisasi harus memiliki prosedur yang jelas mulai dari deteksi isu, verifikasi data, penyusunan pesan utama, penunjukan juru bicara, penyampaian informasi resmi, hingga pemantauan respons masyarakat setelah informasi dipublikasikan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mencegah berkembangnya informasi yang tidak akurat.
Lebih lanjut, Ariansyah menegaskan bahwa komunikasi publik memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah maupun nasional.
Melalui komunikasi yang efektif, pemerintah dapat menjelaskan tujuan kebijakan, manfaat program, dampak pembangunan, serta berbagai capaian yang telah dirasakan masyarakat.
“Narasi pembangunan berfungsi menjelaskan tujuan kebijakan, manfaat yang diterima masyarakat, dampak strategis yang dihasilkan, serta capaian nyata yang telah diwujudkan pemerintah,” tandasnya.