PYONGYANG, MATAJAMBI.COM - Korea Utara (Korut) telah mengumumkan rencana untuk "menutup secara permanen dan memblokir perbatasan selatan" dengan Korea Selatan (Korsel), memperkuat ketegangan yang telah berlangsung lama antara kedua negara. Dalam langkah yang dianggap sebagai "pertahanan diri," militer Korut menyatakan akan memutus jalur transportasi, termasuk ruas jalanan dan jalur kereta api, yang dapat digunakan untuk perjalanan lintas perbatasan di masa depan. Keputusan ini diumumkan pada Rabu, 9 Oktober 2024, dan sudah disampaikan ke militer Amerika Serikat (AS) untuk mencegah potensi bentrokan yang tidak disengaja.
Pengumuman ini datang di tengah hubungan yang terus memburuk antara Korut dan Korsel, yang telah mencapai titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Korut menegaskan kembali bahwa Korsel adalah "musuh utama" dan dilaporkan telah membatalkan sejumlah perjanjian penting antar-Korea yang pernah menjadi landasan untuk upaya reunifikasi.
Langkah-langkah terbaru ini juga mencakup pembangunan struktur pertahanan yang kuat di sepanjang perbatasan. Militer Korut mengklaim bahwa keputusan untuk memutus jalur transportasi ini adalah tanggapan langsung terhadap latihan militer Korsel serta kehadiran aset nuklir strategis AS di kawasan tersebut. Hal ini menunjukkan peningkatan ketegangan militer di wilayah yang sudah penuh dengan konflik potensial.
Seorang analis, Yang Moo Jin, Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul, menganggap tindakan ini sebagai kelanjutan dari proses yang telah lama berlangsung. Pada Juni 2024, Seoul mendeteksi aktivitas penghancuran di beberapa bagian jalur kereta api yang menghubungkan kedua Korea, terutama di Jalur Donghae. Pengumuman minggu ini, menurut Yang, adalah "konfirmasi resmi" dari penghancuran tersebut, yang mengindikasikan Korut berusaha sepenuhnya memutuskan hubungan fisik dengan Korsel.
Meski langkah ini disebut sebagai respons terhadap latihan militer dan kehadiran AS, banyak yang menilai bahwa ini juga merupakan bagian dari upaya pemimpin Korut, Kim Jong Un, untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan mendefinisikan Korsel secara resmi sebagai negara musuh. Pertemuan parlemen Korut yang berlangsung hingga Selasa, 8 Oktober, memperkuat strategi ini, meskipun tidak ada pernyataan resmi mengenai pembatalan perjanjian antar-Korea tahun 1991.
Tindakan Pyongyang ini jelas memperburuk situasi di Semenanjung Korea, memperkecil peluang dialog, dan menambah risiko eskalasi ketegangan di masa depan.*
