MATAJAMBI.COM - Proses pemekaran Kota Bungo yang bertujuan untuk memisahkan wilayah tersebut dari Kabupaten Bungo sebenarnya telah diajukan sejak 17 Januari 2012.
Hingga kini, Pemerintah Provinsi Jambi masih menantikan lampu hijau dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait status usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut.
Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi, Lutfiah, menyampaikan bahwa moratorium pembentukan wilayah otonom baru secara nasional sudah tidak lagi berlaku usai pelaksanaan Pilkada serentak sebelumnya.
"Penangguhan pemekaran wilayah telah dicabut pasca Pilkada lalu. Kini, kita tinggal menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri," ujar Lutfiah.
Baca Juga: Bukan Isu Lagi! Ini 3 Daerah di Jambi yang Siap Jadi Kabupaten dan Kota Baru
Baca Juga: DWP Kutai Barat Gelar Pelatihan Public Speaking bersama News Presenter TVRI Nasional Fedri Ramadhan
Pemerintah Provinsi berharap agar pembahasan mengenai kelanjutan pemekaran Kota Bungo bisa segera masuk dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI yang memang membidangi urusan otonomi daerah.
Kota Bungo digagas sebagai hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Bungo. Kota ini dirancang memiliki luas sekitar 399 kilometer persegi, dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 129.000 jiwa per tahun 2023.
Jika disetujui menjadi DOB, Kota Bungo nantinya akan terdiri atas lima kecamatan, yaitu:
- Kecamatan Bathin II Babeko
- Kecamatan Rimbo Tengah
- Kecamatan Bathin III
- Kecamatan Bungo Dani
- Kecamatan Pasar Muara Bungo