Pemprov DKI Jakarta juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas di seluruh lini pelayanan, termasuk di lingkungan Dinas Perhubungan.
“Kami akan menindak tegas jika terbukti ada pelanggaran. Ini bagian dari upaya memperbaiki integritas sistem transportasi kota,” tutup Syafrin.