Baca Juga: Kepala Dinas PUPR Jambi Dampingi Gubernur Al Haris dalam Rakortek Nasional Perumahan Desa di Jakarta“Kondisi ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang ingin kita wujudkan. Negara seharusnya hadir memberi perlindungan bagi mereka yang paling membutuhkan,” tegas Ariesto.
Kegiatan blusukan tersebut bukan sekadar formalitas atau seremonial belaka. Menurut Ariesto, ini adalah langkah penting dalam verifikasi langsung di lapangan. Ia juga memberikan instruksi kepada petugas wilayah (PW/KPW) agar tidak menerima data mentah tanpa penyaringan atau klarifikasi.
“Pendekatan yang berbasis fakta lapangan akan memperkuat keakuratan data dan memastikan program berjalan secara transparan dan bertanggung jawab,” ucapnya.
Ia menambahkan, keberhasilan program tidak lepas dari sinergi yang solid antar semua pihak, mulai dari dinas terkait, perangkat desa, hingga pengurus RT setempat. Kolaborasi yang baik akan memperlancar implementasi program sekaligus menekan risiko kesenjangan akibat data yang tidak valid.
Baca Juga: Wakil Bupati Muaro Jambi Jun Mahir Tinjau Lokasi Kebakaran dan Salurkan Bantuan Langsung ke KorbanAriesto menegaskan bahwa menyediakan rumah yang layak bukan sekadar kebijakan, tetapi kewajiban negara terhadap warganya, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Pemerintah harus hadir untuk memastikan setiap individu memiliki tempat tinggal yang manusiawi dan bermartabat.
Realita yang dihadapi langsung di lapangan menjadi pengingat bahwa pembangunan yang adil tidak bisa hanya bertumpu pada angka-angka di atas kertas. Diperlukan keberanian untuk turun langsung dan ketegasan dalam merumuskan langkah perbaikan.
“Pro Jambi Tangguh bukan sekadar program teknis, tetapi sebuah gerakan sosial untuk membangun kembali harapan. Satu rumah yang diperbaiki berarti satu keluarga yang kembali memiliki masa depan,” tutupnya penuh semangat.