Pembinaan Kemitraan Dunia Usaha dan Industri (DUDI)
Target awal: 192 lembaga
Anggaran awal: Rp40,446 miliar
Pemangkasan: Rp40,446 miliar (program dihapus)
Pelatihan dan Kursus (PKK dan PKW)
Target awal: 2.000 orang/19.699 lembaga
Anggaran awal: Rp127,665 miliar
Pemangkasan: Rp88,555 miliar
Target baru: 224 orang/6.400 lembaga
Anggaran baru: Rp39,110 miliar
Pendidikan dan Pelatihan Pendidik Vokasi
Target awal: 10.214 orang
Anggaran awal: Rp154,080 miliar
Pemangkasan: Rp131,768 miliar
Target baru: 1.421 orang
Anggaran baru: Rp22,312 miliar
Baca Juga: Mirip Alien! 5 Makhluk Laut yang Punya Penampilan Tak Masuk Akal
Penjaminan Mutu dan Peningkatan Kapasitas Balai Vokasi
Target awal: 7 lembaga
Anggaran awal: Rp48,415 miliar
Pemangkasan: Rp46,572 miliar
Target baru: 7 lembaga
Anggaran baru: Rp1,842 miliar
DPR RI Soroti Pentingnya Pendidikan Vokasi
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, menekankan bahwa pendidikan vokasi harus tetap mendapat perhatian karena perannya yang sangat penting dalam mencetak lulusan dengan keterampilan yang siap pakai.
"Pendidikan vokasi perlu diprioritaskan, karena ini bukan sekadar soal sekolah, tetapi soal menyiapkan generasi muda agar mandiri dan tidak menjadi beban negara," ujar Ledia.
Namun, kenyataannya, banyak program yang mendukung peningkatan kompetensi siswa dan tenaga pendidik justru mengalami pemangkasan signifikan. Bahkan, program sertifikasi kompetensi siswa SMK dan pelatihan guru vokasi nyaris dihapus.
Strategi Kemendikdasmen Mengatasi Dampak Efisiensi
Menyadari dampak besar pemangkasan ini, Kemendikdasmen menyiapkan beberapa langkah strategis untuk memitigasi dampaknya, antara lain:
Baca Juga: Pakaian Cepat Rusak? Ini 7 Cara Sederhana untuk Membuatnya Bertahan Lebih Lama
Mengalihkan beberapa program menjadi berbasis daring.
Mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp19,7 triliun untuk program prioritas.
Meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk membiayai revitalisasi satuan pendidikan.
Menyesuaikan mekanisme kerja pegawai guna meningkatkan efisiensi.
Selain itu, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mengadakan pelatihan bagi guru dan siswa SMK di Balai Latihan Kerja (BLK).
"Kami sudah berdiskusi dengan Menteri Ketenagakerjaan agar pelatihan guru dan siswa SMK bisa dilaksanakan di BLK Kemnaker," ungkap Mu'ti.
Para siswa yang mengikuti pelatihan di BLK nantinya akan mendapatkan sertifikasi yang dapat meningkatkan peluang mereka dalam mendapatkan pekerjaan di sektor industri.