Menyadari dampak besar pemangkasan ini, Kemendikdasmen menyiapkan beberapa langkah strategis untuk memitigasi dampaknya, antara lain:
Baca Juga: Pakaian Cepat Rusak? Ini 7 Cara Sederhana untuk Membuatnya Bertahan Lebih Lama
Mengalihkan beberapa program menjadi berbasis daring.
Mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp19,7 triliun untuk program prioritas.
Meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk membiayai revitalisasi satuan pendidikan.
Menyesuaikan mekanisme kerja pegawai guna meningkatkan efisiensi.
Selain itu, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mengadakan pelatihan bagi guru dan siswa SMK di Balai Latihan Kerja (BLK).
"Kami sudah berdiskusi dengan Menteri Ketenagakerjaan agar pelatihan guru dan siswa SMK bisa dilaksanakan di BLK Kemnaker," ungkap Mu'ti.
Para siswa yang mengikuti pelatihan di BLK nantinya akan mendapatkan sertifikasi yang dapat meningkatkan peluang mereka dalam mendapatkan pekerjaan di sektor industri.
Baca Juga: Siapa Sangka? Minuman Murah Meriah Ini Bisa Turunkan Berat Badan dengan Cepat
"Sertifikasi dari BLK bisa menjadi modal bagi siswa SMK untuk bersaing di dunia kerja sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki," tambahnya.
Kesimpulan
Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdampak signifikan terhadap pendidikan vokasi, terutama SMK. Banyak program strategis mengalami pemangkasan drastis, bahkan ada yang dihapus. Meski demikian, Kemendikdasmen berupaya mencari solusi, termasuk melalui kerja sama dengan Kemnaker untuk tetap mendukung pendidikan vokasi di Indonesia.
Bagaimana menurut Anda? Apakah efisiensi anggaran ini akan membawa dampak positif atau justru semakin menyulitkan dunia pendidikan vokasi?