JAMBI, MATAJAMBI.COM – Program Kampung Bahagia yang digagas Pemerintah Kota Jambi dengan alokasi dana Rp100 juta untuk setiap Rukun Tetangga (RT) kembali menuai sorotan.
Alih-alih menghadirkan pemerataan pembangunan, kebijakan tersebut justru dinilai memperlebar ketimpangan di tingkat akar rumput, terutama pada RT dengan jumlah penduduk yang sangat besar.
Di Kota Jambi sendiri, tercatat terdapat 1.652 RT yang tersebar di 11 kecamatan.
Kondisi ini paling terasa di RT 19, Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, yang dihuni sekitar 1.000 KK dan disebut-sebut sebagai salah satu RT terpadat di Kota Jambi.
Bagi warga RT 19, dana Rp100 juta jelas tidak sebanding dengan kebutuhan riil di lapangan.
Zaki, salah seorang warga setempat, menyebut kebijakan pembangunan berbasis RT tanpa mempertimbangkan jumlah penduduk dan kondisi lingkungan sebagai bentuk ketidakadilan.
“RT kami ini isinya hampir 1.000 KK. Kalau disamakan dengan RT yang hanya 50 atau 70 KK, tentu ini tidak adil. Kebutuhan kami jauh lebih besar,” ujar Zaki.Ia mengungkapkan, hingga kini wilayah RT 19 masih minim sentuhan pembangunan dari pemerintah daerah. Sejumlah jalan lingkungan belum pernah tersentuh aspal dan kondisinya rusak parah. Ketika hujan turun, jalanan berubah menjadi lumpur yang licin dan sulit dilalui. Sebaliknya, saat cuaca panas, debu tebal beterbangan dan mengganggu aktivitas warga.
“Kondisi ini sudah berlangsung lama. Padahal, RT kami padat penduduk. Infrastruktur itu sangat dibutuhkan karena menyangkut aktivitas harian warga,” katanya.
Tak hanya persoalan jalan, minimnya penerangan jalan umum juga menjadi keluhan serius. Zaki menuturkan, lampu jalan di wilayah RT 19 sangat terbatas sehingga banyak ruas jalan yang gelap pada malam hari. Situasi tersebut dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya aksi kriminalitas.
“Dalam dua pekan terakhir, sudah tiga kali terjadi aksi begal di lingkungan RT 19. Banyak titik gelap, jalan rusak, ini jadi peluang bagi pelaku kejahatan,” ungkapnya.
Akibat keterbatasan fasilitas penerangan, sebagian warga sudah melakukan swadaya untuk memasang lampu jalan, terutama di lingkungan perumahan. Namun, langkah tersebut dinilai tidak bisa menjadi solusi permanen.