BATANG HARI, MATAJAMBI.COM – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Muara Bulian terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum melalui keikutsertaan dalam kegiatan Coffee Morning dan Sosialisasi Eksternal bagi Aparat Penegak Hukum (APH) serta lembaga layanan terkait. Kegiatan tersebut digelar oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian pada Rabu 04 Februari 2026. sekitar pukul 10.00 WIB.
Dalam kegiatan tersebut, Lapas Muara Bulian diwakili Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Binadik dan Giatja), Haszuwan Affandi. Kehadiran perwakilan Lapas menjadi bentuk komitmen dalam memperkuat sinergi antarinstansi penegak hukum.
Acara yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Muara Bulian ini dihadiri berbagai unsur lembaga penegak hukum dan pemangku kepentingan di Kabupaten Batang Hari.
Beberapa instansi yang turut hadir di antaranya Pengadilan Negeri Muara Bulian, Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi, Balai Pemasyarakatan Kelas I Jambi, Lapas Kelas IIB Muara Bulian, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran aparat penegak hukum lainnya.
Keterlibatan lintas sektor tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat kerja sama antarinstansi guna mendukung penegakan hukum yang efektif, profesional, dan berkeadilan.Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekhidmatan. Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian membuka kegiatan secara resmi sekaligus menyampaikan sambutan. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan penyampaian pengantar dari pimpinan instansi yang hadir.
Pada sesi utama, peserta mengikuti diskusi dan forum tanya jawab yang membahas berbagai isu hukum terkini. Materi diskusi mencakup ketentuan terbaru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Forum tersebut berlangsung interaktif dengan melibatkan seluruh peserta yang hadir.
Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Lapas Muara Bulian diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi, meningkatkan pemahaman regulasi hukum terbaru, serta mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan prinsip keadilan hukum.