MATAJAMBI.COM - Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama tahun 2024 di lingkungan Pemkab Batang Hari yang digelar pada Senin 14 Juli 2025 sempat menjadi sorotan publik, bukan karena kemegahannya, melainkan lantaran munculnya kabar bahwa para peserta tidak langsung menerima Surat Keputusan (SK) usai dilantik.
Acara pelantikan yang semula berjalan penuh haru dan semangat, ditutup dengan pelepasan balon ke udara dan sesi foto bersama. Namun, euforia itu mendadak pudar setelah mencuat rumor bahwa SK peserta PPPK belum diserahkan, bahkan disebut-sebut ‘ditahan’.
Kabar tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan menjadi perbincangan hangat masyarakat. Isu itu pun menyeret nama Bupati Batang Hari, Mhd Fadhil Arief, yang dikaitkan dengan tudingan ‘ngambek’ hingga menahan SK 1.077 peserta.
Menanggapi spekulasi liar yang beredar, Bupati Fadhil akhirnya angkat suara lewat video berdurasi 1 menit 47 detik. Dalam pernyataannya, ia menepis tudingan bahwa dirinya sengaja menahan SK atau bersikap emosional.
Baca Juga: Format Kualifikasi Dinilai Tak Adil, Coach Justin Geram! Ini Ancaman Serius untuk Timnas Indonesia
“Kalau saya disebut ngambek, itu tidak masuk akal. Tidak ada sejarah saya seperti itu. Saya ini orangnya suka tantangan, punya semangat bertarung dan jiwa kompetitif,” ujarnya tegas.
Fadhil menjelaskan, proses penyerahan SK PPPK tidak bisa dilakukan serentak di lapangan lantaran harus melewati tahapan penandatanganan fakta integritas dan verifikasi yang ketat.
Oleh karena itu, SK akan didistribusikan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing untuk menjamin ketertiban administrasi.
“Tidak mungkin 1.077 orang tanda tangan di lapangan. Jadi nanti penyerahan SK dilakukan di OPD tempat mereka bertugas,” tambahnya.
Baca Juga: Viral! Wanita Nyaris Jadi Korban Love Scamming, Dicegah Imigrasi Saat Hendak Terbang ke Pakistan
Ia juga mencontohkan pengalamannya sendiri ketika menjadi pegawai negeri, di mana dirinya pun tidak langsung menerima SK setelah pengambilan sumpah jabatan.
“Waktu saya dilantik dulu juga tidak langsung dapat SK. Jadi, ini hal biasa dalam sistem birokrasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fadhil mengingatkan seluruh ASN dan PPPK agar tidak mudah terpancing asumsi yang tidak berdasar. Menurutnya, pola pikir kritis dan kemampuan literasi merupakan syarat penting bagi SDM unggul yang akan membangun Batang Hari ke depan.