JAKARTA, MATAJAMBI.COM - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, akan mengumumkan 169 pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada serentak 2024. Pengumuman ini merupakan gelombang kedua dari PDIP, yang akan disampaikan Megawati pada Kamis, 22 Agustus 2024, pukul 13.00 WIB.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa partainya akan tetap mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 sebagai landasan pencalonan dalam Pilkada kali ini. Selain itu, PDIP juga memperhatikan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang mempertegas aturan terkait batas minimum usia calon kepala daerah.
"Rakyat adalah hakim tertinggi dalam menentukan pemimpin mereka secara bebas dan berdaulat melalui pemilu yang demokratis," ujar Hasto. Namun, hingga saat ini, Hasto belum mengungkapkan nama-nama calon kepala daerah yang akan diumumkan oleh Megawati, termasuk apakah Anies Baswedan akan menjadi salah satu yang diusung untuk Pilkada Jakarta.
Sementara itu, anggota DPR Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, menegaskan bahwa partainya akan tetap mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya, PDIP memiliki dasar kuat untuk mengusung pasangan calon sendiri, terutama setelah MK menurunkan syarat ambang batas Pilkada Jakarta menjadi 7,5 persen suara hasil Pileg 2024.
Baca Juga : Mewah di Tengah Kontroversi: Gaya Hidup Erina Gudono dan Kaesang Pangarep Bikin Geram Publik
Masinton juga menolak rencana revisi Undang-Undang Pilkada yang diusulkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR, yang dinilai bertujuan untuk menganulir putusan MK.
"Jika PDI Perjuangan mencalonkan Anies Baswedan pada 27 Agustus nanti, kami akan kawal bersama-sama ke KPU Jakarta," tegas Masinton.
Dia juga mengajak partai-partai lain yang memenuhi syarat berdasarkan putusan MK untuk tetap mendaftarkan calon mereka, meskipun ada upaya dari pihak tertentu untuk mengubah aturan demi kepentingan politik.
Pengumuman dari PDIP ini diharapkan akan memberikan peta politik yang lebih jelas menjelang Pilkada serentak 2024, dan menegaskan posisi PDIP dalam menghadapi dinamika politik yang berkembang.*