JAMBI, MATAJAMBI.COM - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Provinsi Jambi menjadi panggung refleksi sekaligus penegasan arah pembangunan daerah.
Dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa 06 Januari 2026, lembaga legislatif menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan sepanjang periode 2024–2026.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz, menyampaikan bahwa sejak dilantik pada September 2024, DPRD telah menunjukkan kinerja konkret. Hingga awal 2026, DPRD berhasil menetapkan delapan peraturan daerah (perda) strategis serta menuntaskan pembahasan tujuh rancangan peraturan daerah (ranperda) yang kini tengah menjalani proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri.
Beberapa perda penting yang telah disahkan antara lain Perda APBD Murni 2025, Perda APBD Perubahan 2025, Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Perda RPJMD Provinsi Jambi 2025–2029, hingga regulasi yang mengatur tata kelola kehidupan sosial kemasyarakatan.
Sementara itu, ranperda yang telah dibahas ditargetkan segera ditetapkan setelah tahapan evaluasi pemerintah pusat rampung.
Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja negara, DPRD Provinsi Jambi juga mengambil langkah strategis dengan membentuk dua panitia khusus (pansus), yakni Pansus Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Pansus Partisipasi Interest (PI) 10 persen sektor migas.
Pembentukan Pansus PI 10 persen migas merupakan respons atas hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jambi dan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, upaya percepatan penerimaan PI migas telah memasuki fase open data room, yang diharapkan mampu mendorong transparansi sekaligus mempercepat kontribusi migas terhadap pendapatan daerah.
“DPRD bersama para pemangku kepentingan telah menandatangani sejumlah nota kesepahaman. Proses ini diawali dengan kesepakatan bersama dalam forum Focus Group Discussion,” ujar Hafiz.
Rapat paripurna HUT ke-69 Provinsi Jambi sejatinya direncanakan dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.
Namun agenda rapat kabinet awal tahun bersama Presiden Prabowo Subianto membuat kehadiran para menteri tersebut harus dibatalkan.
Gubernur Jambi, Al Haris, menjelaskan bahwa sedianya tiga menteri dan pejabat setingkat menteri dijadwalkan hadir, termasuk Jaksa Agung ST Burhanuddin yang bahkan telah berada di Jambi sejak akhir pekan.