Selain dugaan pemotongan gaji, masyarakat juga menyoroti dugaan tekanan psikologis, ancaman, hingga pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Boy menyebut ada warga yang baru kembali bekerja, tetapi tidak lama kemudian diberhentikan dengan alasan yang dinilai tidak jelas.“Belum lagi praktik tekanan psikologis, ancaman, hingga pemutusan hubungan kerja sepihak. Bahkan ada warga yang baru saja kembali bekerja, tiba-tiba dipecat dengan dalih yang tidak jelas,” tegas Boy.
Perwakilan masyarakat peduli Sungai Buluh menyampaikan bahwa kondisi tersebut membuat keluarga pekerja merasa resah. Mereka menilai pekerja seharusnya mendapatkan perlindungan, bukan tekanan ketika menyuarakan haknya.
“Bagaimana kami mau hidup nyaman? Kami orang tua harus menyaksikan anak-anak kami bekerja keras tapi haknya dirampas. Kalau ada yang berani bersuara, ancaman pemecatan langsung diterima. Ini penindasan, bukan tempat bekerja,” tegas perwakilan masyarakat dalam forum tersebut.
Ketegangan rapat semakin meningkat saat anggota DPRD Batang Hari dari Fraksi PPP, Amin Hudori, menyampaikan pandangannya. Ia menilai RDP tidak bisa dilanjutkan begitu saja tanpa adanya pengecekan langsung ke lapangan.
Amin menegaskan DPRD Batang Hari harus turun langsung ke lokasi operasional perusahaan untuk melihat kondisi sebenarnya. Ia juga menilai keberadaan Tim Terpadu yang pernah dibentuk sebelumnya perlu dievaluasi karena dianggap belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.
“RDP ini tidak bisa dilanjutkan seperti ini. Kami pihak DPRD harus turun mengecek langsung ke lokasi dan akan dihadiri juga oleh perwakilan masyarakat peduli Sungai Buluh dan Timdu,” tegas Amin Hudori.Amin juga menyoroti pembentukan Tim Terpadu sebelumnya. Menurutnya, jika tim tersebut dibentuk secara sepihak dan tidak melibatkan seluruh unsur terkait, maka hasilnya berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan di tengah masyarakat.
“Karena Timdu yang dibentuk waktu itu adalah sepihak. Mereka tidak berpihak ke masyarakat, tapi malah jadi juru bicara perusahaan. Ini harus diluruskan,” tandasnya.
Merespons dinamika dalam forum tersebut, pimpinan rapat Muhammad Firdaus akhirnya menyepakati pembahasan RDP ditunda. Keputusan itu diambil agar DPRD Batang Hari dapat terlebih dahulu melakukan peninjauan langsung ke lokasi operasional PT Jambi Distribusindo Raya.
Peninjauan lapangan tersebut rencananya akan melibatkan anggota DPRD, perwakilan masyarakat peduli Sungai Buluh, Tim Terpadu, dan unsur terkait lainnya. Setelah pengecekan dilakukan, pembahasan akan dilanjutkan kembali dalam forum RDP berikutnya.
Bagi masyarakat Sungai Buluh, keputusan DPRD untuk turun ke lapangan dinilai sebagai langkah awal yang penting. Mereka berharap peninjauan tersebut dilakukan secara objektif dan tidak hanya mendengarkan keterangan dari satu pihak.