Dari rapat tersebut, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PAN-RB berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan guna merumuskan langkah terbaik dalam mengatasi daerah yang memiliki alokasi belanja pegawai di atas 30 persen.
“Agar dapat dilakukan penyesuaian alokasi belanja pegawai di daerah sehingga memberikan jaminan kepastian kerja bagi jutaan PPPK di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Menurut Rifqinizamy, hasil koordinasi antara Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan telah menghasilkan formula terkait relaksasi kebijakan batas maksimal belanja pegawai.
“Pemerintah telah menemukan formula terkait relaksasi kebijakan 30 persen maksimal anggaran APBD untuk belanja pegawai. Hari ini kami ingin menyampaikan kabar baik terkait kebijakan tersebut,” katanya.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut nantinya juga akan disertai pola pembinaan dan pengawasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar pengelolaan ASN PPPK berjalan lebih efektif dan sesuai regulasi.
“Termasuk bagaimana pembinaan terhadap ASN PPPK dan penyesuaian proporsi APBD terutama untuk tahun anggaran 2027 yang akan datang,” tegasnya.
Keikutsertaan Gubernur Al Haris dalam forum nasional tersebut menjadi bukti konsistensinya dalam memperjuangkan kepentingan daerah, khususnya terkait keberlangsungan tenaga PPPK yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik di berbagai sektor.
Melalui dukungannya terhadap relaksasi aturan belanja pegawai, Al Haris berharap pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas untuk mempertahankan tenaga PPPK sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah gubernur dari berbagai provinsi, di antaranya Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Maluku, dan Gubernur Papua.
Selain itu, hadir pula perwakilan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), serta para bupati dan wali kota yang mengikuti rapat secara langsung maupun melalui konferensi video.