"Saya melihat maksud Pak Luhut bukan untuk menghapus subsidi, melainkan memastikan agar bantuan ini benar-benar sampai kepada yang berhak," jelas Bambang.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam Rapat Kerja 2023, Komisi VII DPR dan Menteri ESDM Arifin Tasrif telah menyepakati bahwa penggunaan BBM subsidi harus lebih terarah.
"Saat itu diputuskan bahwa pertalite hanya boleh digunakan oleh kendaraan roda dua dan transportasi umum, sementara solar hanya diperuntukkan bagi transportasi umum, nelayan, serta petani," tambahnya.
Baca Juga: Empat Pasien Rehabilitasi RSJD Kolonel H M Syukur Jambi Kabur, Begini Kronologinya!
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa ia berharap subsidi BBM bisa dihapuskan pada tahun 2027.
Dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025 di Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025, Luhut mengaku telah menyampaikan gagasannya tersebut kepada Presiden Prabowo.
"Saya telah berdiskusi dengan Presiden Prabowo mengenai ini. Saya berharap dalam dua tahun ke depan (2027), kita bisa mencapai sistem harga BBM yang lebih adil," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa subsidi tidak akan lagi diberikan dalam bentuk pemotongan harga BBM, tetapi langsung kepada penerima manfaat yang berhak.
Baca Juga: Berpakaian Layaknya Tentara, Bupati BBS Siap Jalani Pelatihan di Magelang!
Luhut juga mengklaim bahwa proses ini akan didukung oleh teknologi kecerdasan buatan (AI) yang dapat memastikan subsidi diberikan secara tepat.
"Dengan AI, Pertamina bisa mengidentifikasi kendaraan mana yang layak mendapatkan BBM subsidi dan mana yang tidak. Ini akan membantu kita menghemat miliaran dolar," tambahnya.
Meski demikian, Luhut tidak secara tegas menyatakan apakah skema subsidi BBM akan sepenuhnya digantikan oleh bantuan langsung tunai (BLT).