MUARO JAMBI, MATAJAMBI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat gabungan komisi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, H. Aidi Hatta, S.Ag, di Gedung DPRD Muaro Jambi pada Senin 28 Juli 2025.
Rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas berbagai laporan dan keluhan masyarakat terkait persoalan perkebunan kelapa sawit yang belakangan menimbulkan keresahan di kalangan petani.
Dalam agenda itu, DPRD menyoroti sejumlah aduan penting, di antaranya surat dari Kepala Desa Suko Awin Jaya yang menyampaikan keluhan warga, surat gabungan kelompok tani mengenai pelarangan transaksi jual beli Tandan Buah Segar (TBS) sawit di kawasan Program Keluarga Harapan (PKH), serta dugaan penguasaan lahan petani oleh Satgas PKH.
Selain itu, DPRD juga menerima surat dari Laskar Merah Putih yang berisi pemberitahuan terkait rencana aksi damai masyarakat.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang digelar pada Senin (21/7/2025) lalu di depan Gedung DPRD Muaro Jambi. Aksi tersebut dikoordinir oleh Laskar Merah Putih Perjuangan, yang membawa aspirasi para petani untuk segera mendapatkan kejelasan atas permasalahan yang mereka hadapi.
Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, menegaskan bahwa lembaga legislatif bersama pemerintah daerah tidak akan berdiam diri menghadapi keluhan masyarakat. Ia memastikan DPRD hadir sebagai wadah perjuangan rakyat dan akan terus mengawal hak-hak petani agar tetap terlindungi.
“DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat. Setiap keluhan masyarakat adalah tanggung jawab kami dan akan segera kami tindaklanjuti secara serius,” tegas Aidi Hatta.Dalam rapat tersebut, Aidi Hatta turut didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Muaro Jambi, H. Budhi Hartono. Kehadiran Sekda menunjukkan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap langkah DPRD dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan perkebunan yang tengah dihadapi masyarakat.
DPRD Muaro Jambi berkomitmen untuk segera menindaklanjuti hasil rapat tersebut dengan langkah konkret, termasuk memanggil pihak terkait guna menemukan jalan keluar yang adil dan berpihak kepada petani.